Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

MPR Minta Konten Radikalisme di Internet Dibersihkan



Reporter:    /  @ 09:50:33  /  29 Agustus 2016

    Print       Email
Anggota MPR RI Fraksi PKB Fathan Subhi mendesak pemerintah segera membersihkan konten internet yang berisi ajaran radikalisme. Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016) (MuriaNewsCom/Merie)

Anggota MPR RI Fraksi PKB Fathan Subhi mendesak pemerintah segera membersihkan konten internet yang berisi ajaran radikalisme. Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016) (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota MPR RI Fathan Subhi meminta pemerintah untuk serius membersihkan konten-konten di internet yang berbau radikalisme serta anti Pancasila. Konten tersebut dinilai sangat berbahaya karena cenderung berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

”Ada banyak konten di internet hingga media sosial yang berisikan paham radikalisme, menebarkan kebencian hingga anti terhadap Pancasila,” kata Fathan di sela-sela acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016).

Bahkan, menurut Fathan, di antara konten di internet tersebut banyak yang dibalut dengan label. Hanya saja, isi dari dakwah tersebut justru isinya menebar kebencian, mendiskreditkan dan menghujat pihak-pihak tertentu khususnya kiai-kiai NU. ”Ada banyak yang berlabel dakwah, tapi isinya justru membuat iklim tidak sejuk. Ini tentu sangat berbahaya buat keutuhan bangsa dan Pancasila,” ujarnya.

Hal ini, menurutnya sangat berbahaya, lantaran masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa ada batasan. Sehingga, kalau tidak dibatasi, bisa jadi muatan radikalisme tersebut akan membahayakan bagi bangsa.

Menurut Fathan, pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pembersihan konten radikalisme tersebut sudah mendapat lampu hijau.

Namun demikian, upaya bersih-bersih konten negatif tersebut juga tak boleh dilakukan semena-mena. “Harus dianalisis dulu konten dan track record situs tersebut. Kalau mengandung unsur provokasi, penanaman ideologi ekstrem, radikal, dan teroris, maka perlu diblokir. Jika tidak, maka tidak boleh, karena bertentangan dengan demokrasi,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga didorong mensubsidi gerakan atau konten yang memperjuangkan Islam lebih toleran dan rahmatan lil alaamin. Konten tersebut, menurutnya akan sangat bermanfaat untuk membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

Untuk membendung paham ultra nasionalis yang semakin banyak, maka MPR RI menggiatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →