Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

E-KTP dan 30 September



Reporter:    /  @ 10:15:39  /  26 Agustus 2016

    Print       Email
Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
[email protected]

TANGGAL 30 September 2016 bakal menjadi momen penting bagi warga Indonesia. Selain bertepatan dengan G30S PKI, Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan batas akhir bagi masyarakat merekam data  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang jatuh pada tanggal tersebut.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016 yang disebar ke semua pemerintah daerah, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten.

Tak ada yang salah dengan edaran tersebut. Akan tetapi apa yang akan terjadi setelah kebijakan tersebut diterapkan. Bagi Anda yang belum melakukan perekaman E-KTP sesuai dengan tanggal yang ditentukan, siap-siaplah kehilangan semua fasilitas yang Anda miliki.

Ini lantaran, data kependudukan warga yang belum melakukan perekaman akan dihapus dari database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Artinya, warga bakal banyak kehilangan hak pelayanan saat mengurus sesuatu yang mewajibkan dengan kartu penduduk. Misalkan saja, pengurusan BPJS, pengurusan SIM, izin usaha, lamaran kerja ke perusahaan atau PNS, pengurusan pendidikan, perbankan, pengurusan nikah, dan sebagainya.

Demikian pula sebaliknya, bagi Anda yang memiliki E-KTP bakal mendapatkan semua fasilitas tersebut dengan mudah. Negara pun akan lebih gampang menemukan data diri Anda karena sudah ada di database.

Keinginan tersebut tentu saja sangat mulia. Namun, praktik lapangan untuk menuju hal itu justru banyak kendala. Contoh saja di Jepara. Kabupaten yang dikenal dengan nama Kota Ukir tersebut saat ini harus memutar otak untuk menuntaskan 816.631 jiwa untuk melakukan perekaman.

Ironisnya, dari data Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil (Dindukcapil) Jepara, masih ada 22.010 warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. Jumlah tersebut terbilang fantastis. Jika, mereka masih belum memiliki E-KTP hingga batas waktu yang ditentukan, siap-siaplah terkatung-katung.

Sayangnya, hal penting ini tidak banyak masyarakat yang tahu. Sementara, pengurusan E-KTP di Jepara lamban. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Yang paling dominan adalah habisnya blangko dalam skala nasional, minimnya SDM yang mengoperasikan alat E-KTP, dan terbatasnya alat.

Dari pantauan lapangan, blangko E-KTP yang sempat habis memang membuat pelayanan E-KTP di setiap daerah tersendat. Padahal, blangko tersebut berasal dari pusat. Hal ini pun membuat publik bertanya terkait kesiapan pemerintah.

Sementara di Jepara sendiri sumber daya manusia yang melakukan perekaman baik ditingkat kecamatan ataupun di dinas sangat minim. Kepala Bidang Kependudukan pada Dindukcapil juga mengamini pernyataan itu. Bahkan ia mengakui yang ada hanya itu-itu saja. Jika satu tidak berangkat atau perangkat error mungkin pekerjaan akan ngendon.

Sedangkan untuk alat, permasalahannya juga sama. Beberapa perlengkapan mulai dari alat iris mata untuk mendeteksi kornea seseorang, kamera, laptop, dan pendeteksi sidik jari juga minim. Jika melakukan pengadaan, prosesnya juga rumit. Apalagi, program tersebut merupakan program nasional.

Tak hanya itu. Lambannya pengurusan dan pembuatan E-KTP yang memakan waktu berhari-hari juga dikarenakan alat pencetak E-KTP yang tak sebanding dengan pengaju E-KTP. Saat ini Dindukcapil Jepara mengaku hanya memiliki empat mesin pencetak dengan kapasitas 150 keping dalam satu hari.

Artinya, Jepara hanya bisa mencetak E-KTP setiap harinya hanya 600 E-KTP. Padahal ada 22.010 warga yang belum melakukan perekaman. Sedangkan, dinas juga memiliki tunggakan pencetakan E-KTP hingga delapan ribuan. Rinciannya, empat ribu dari sisa 2012 dan empat ribu sisanya sisa bulan Juli 2016 kemarin.

Secara matematis, total pencetakan E-KTP hingga tanggal 30 September 2016 masih ada 30 ribu. Padahal, waktu yang ada (dari tanggal 25 Agustus 2016) hanya menyisakan waktu 35 hari. Dengan kata lain, Jepara membutuhkan waktu 50 hari. Jumlah itu didapat dari 30 ribu dibagi sisa waktu yang ada. Itu pun kalau Dindukcapil Jepara bekerja 7 hari tanpa libur.

Hanya, itung-itungan tadi merupakan jumlah ideal jika ingin mengejar target keseluruhan. Namun berdasarkan amanat surat edaran kemendagri, mereka yang sudah melakukan perekaman tidak akan dicoret dari database. Ini lantaran data diri sudah masuk, dan tinggal menunggu pencetakan. Yang menjadi pokok adalah mereka yang belum melakukan perekaman atau 22.010 warga (Jepara).

Oke, mari kita hitung. Saat ini ada 22.010 warga yang belum melakukan perekaman. Jika masih menyisakan 35 hari sedangkan kapasitas perekaman dan pencetakan hanya 600 jiwa, maka dibutuhkan waktu 36,5 hari (lebih 1,5 hari). Itupun kalau pelayanan buka tujuh hari full tanpa libur dan peserta perekaman datang sesuai jumlah maksimal.

Dengan kata lain, Dindukcapil Jepara mulai hari ini tak bisa duduk manis di belakang meja  dan menunggu warga datang. Mereka harus segera mensosialisasikan kekurangan ke masyarakat dan bertindak cepat.

Salah satunya, Dindukcapil Jepara bisa menggalakkan kembali program jemput bola ke desa-desa dengan dipusatkan di kecamatan. Setiap kepala desa, kembali diminta mendata warganya terkait siapa saja yang belum melakukan perekaman dan mengundang warga tersebut untuk perekaman.

Saat memberikan undangan, warga juga wajib diberi pemahaman terkait apa yang akan terjadi jika belum memiliki E-KTP. Meski terbilang susah, karena waktu yang sudah mepet, langkah itu mungkin paling efektif.

Ini mengingat, setiap kecamatan bisa melakukan perekaman E-KTP meski pencetakannya dilakukan di kantor dinas. Hanya saja, hal tersebut harus dilakukan setiap hari dan bukan menjadi tindakan latah (sepekan hanya satu atau dua kali). (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →