Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Sepakat! Spanduk Provokatif Jelang Pilkada Jepara Bakal Ditertibkan



Reporter:    /  @ 22:13:15  /  25 Agustus 2016

    Print       Email

Rapat koordinasi membahas soal spanduk pilkada provokatif di kantor Panwaslu Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Panwaslu Kabupaten Jepara menggelar rapat kordinasi dengan pihak terkait yakni KPU Kabupaten Jepara, Polres Jepara, Kodim 0719 Jepara, BPMPPT Jepara, dan Satpol PP Jepara. Dalam rapat tersebut, mereka sepakat akan menertibkan spanduk provokatif yang marak menjelang Pilkada Jepara 2017.

Salah satu Komisioner Panwaslu Jepara Tasykuri mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan berbagai elemen lainnya terkait penertiban  spanduk atau baliho, terutama yang memiliki unsur provokatif yang belakangan marak terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Jepara. Pihaknya berharap upaya penertiban spanduk atau baliho terlebih yang bernada provokatif berimbas pada kondusivitas wilayah jelang gawe pilkada.

“Kami menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait dan sepakat untuk menertibkan spanduk atau baliho. Leading sector persoalan ini Satpol PP. Panwaslu bersama instansi lain siap mendukung upaya penertiban ini,” ujar Tasykuri, Kamis (25/8/2016) di kantor Panwaslu Jepara.

Kasie Penegak Perda Satpol PP Jepara Anwar Sadat mengatakan pemasangan spanduk, baliho, reklame atau yang sejenis mengacu pada Perda No 20 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Jika spanduk, baliho, reklame atau yang sejenis itu dipasang di sembarang tempat maka pihaknya berwenang untuk menertibkan.

“Kami memiliki landasan hukum yang kuat yakni Perda tentang K3. Patokannya itu. Jika dipasang di tempat yang telah diizinkan beda lagi,” kata Anwar.

Pekan ini, bermunculan spanduk provokatif bertuliskan “Warga Jepara Menolak Calon Bupati Yang Tersangkut Korupsi”. Spanduk ini terpasang di puluhan titik strategis di berbagai kecamatan. Mulai dari kawasan Jepara utara seperti Kecamatan Donorojo, Keling, Mlonggo, Bangsri, hingga kawasan selatan Jepara seperti Kecamatan Mayong, Nalumsari dan lainnya.

Perwakilan BPMPPT Jepara Sulastri mengatakan berdasar penelusuran jajarannya, spanduk provokatif itu tak berizin atau ilegal, meskipun ada yang terpasang di spot milik vendor tertentu. Praktis karena tak berizin spanduk provokatif itu tak ada pemasukan untuk kas daerah.

“Tak hanya spanduk itu. Spanduk atau baliho milik bakal calon yang marak di berbagai titik itu juga tak berizin,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Jepara AKP Hari Jatmiko mengatakan penegakan aturan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Jika ada spanduk atau baliho tak berizin dan dibiarkan saja maka seakan ada proses pembiaran oleh pihak berwenang. Dan hal itu bisa dijadikan dalih pihak tertentu untuk melakukan hal serupa.

Terkait spanduk provokatif, Hari mendukung dilakukan penertiban. Upaya itu penting untuk menjaga kondusifitas wilayah.

“Aturannya sudah jelas itu yang harus dipedomani. Kita mendukung penertiban,” jelasnya.

Ketua KPU Haidar Fitri juga menyatakan sepakat persoalan terkait spanduk provokatif maupun baliho yang dipasang sembarang di berbagai titik harus disikapi. Menurutnya, nanti jika proses penetapan paslon dan kampanye sudah dimulai maka baru diperbolehkan memasang spanduk atau baliho di tempat-tempat yang telah ditentukan.”Jadi ini belum waktunya,” ucapnya.

Rapat koordinasi yang digelar Kamis (25/8/2016) di Kantor Panwaslu Jepara tersebut dihadiri Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri; Kasat Intelkam Polres Jepara AKP Hari Jatmiko; Pasi Intel Kodim 0719/Jepara Kapten Inf Subowo didampingi Komandan Unit Intel Lettu Muhlisin; perwakilan BPMPPT Sulastri; perwakilan Bagian Tapem Setda Jepara Lindayani dan  Kasie Penegak Perda Satpol PP Jepara Anwar Sadat. Sedang dari Panwaslu Jepara hadir tiga komisioner.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →