Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

Kepala KPP Pratama Jepara: Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik 50 %



   /  @ 11:02:21  /  27 Juni 2016

    Print       Email
 Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono mengemukakan, bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik sebesar Rp 50 % dibandingkan dengan besaran PTKP yang berlaku sejak 2015.  Dengan keputusan pemerintah itu, maka seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutang dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2016 dan sesudahnya.

“Itu berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Keuangan. Kenaikan sebesar 50 persen penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom.

Ia menjelaskan, dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, lanjutnya, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan tax base dari ketiga jenis pajak tersebut.“Dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Di samping itu, dari sektor riil, diharapkan dapat memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Sebagaimana penjelasan dari Kementerian Keungan, kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak 2013. Hingga triwulan I tahun 2016, perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9 persen. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama yang melambat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat.

 “Sebagai bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pokok, PTKP, berkaitan erat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan basis perhitungannya berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). UMP/UMK dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan ini,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jelang Libur Akhir Tahun, Pantai Kartini Siapkan Personel Tambahan

Selengkapnya →