Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

5 Perda, 2 Perbup dan 1 SK di Jepara Dikaji Ulang, Ini Sebabnya



   /  @ 15:00:41  /  14 Juni 2016

    Print       Email

f-perda 2

 

       MuriaNewsCom, Jepara – Sedikitnya ada lima Peraturan Daerah (Perda), dua Peraturan Bupati (Perbup) dan satu Surat Keputusan (SK) yang ada di Kabupaten Jepara dikaji ulang. Delapan dasar hukum tersebut merupakan hasil inventarisir dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Jepara.

Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Jepara Abdul Khalim menjelaskan, pada bulan Mei 2016 lalu, semua SKPD di Kabupaten Jepara diundang untuk dan diberi pengarahan agar melakukan inventarisasi aturan-aturan, baik Perda, maupun Perbup dan lainnya yang menjadi produk hukum sebagaimana tupoksinya, yang dinilai sulit dilaksanakan ataupun menghambat.

“Dari hasil pertemuan itu, kemudian SKPD memberikan hasil inventarisirnya. Kemudian diketahui ada lima Perda, dua Perbup dan satu SK yang terkumpul,” ujar Khalim kepada MuriaNewsCom, Selasa (14/6/2016).

Menurutnya, delapan dasar hukum tersebut kemudian akan dilakukan pengkajian lebih dalam oleh tim. Selanjutnya, ketika pengkajian usai dapat diketahui dan disimpulkan apakah aturan tersebut menghambat atau tidak. Hasilnya akan diserahkan ke Bupati Jepara.“Kalau memang kesimpulannya aturan itu menghambat, maka dapat dilakukan perubahan atau revisi. Sebelum dilakukan revisi, hasil pengkajian itu diserahkan ke pimpinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, kegiatan itu digelar dalam rangka menindaklanjuti peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwacanakan ada penghapusan ribuan Perda yang dianggap menghambat perekonomian.

“Dari delapan aturan yang diberikan SKPD itu memang mayoritas mengenai bidang investasi dan kegiatan perekonomian. Misalnya ada dari SKPD perizinan mengenai izin investasi, selain itu juga ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meninventarisir Perda mengenai pasar modern,” jelasnya.

Dia menambahkan, saat ini proses pengkajian masih dilakukan oleh tim. Ditargetkan, setelah lebaran proses tersebut selesai, sehingga dapat segera diketahui apakah nantinya akan ada revisi Perda maupun produk hukum lainnya atau tidak.

Editor : Kholistiono

 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Merangkak Naik, Harga Beras di Kudus Tembus Rp 11.500 per Kilogram

Selengkapnya →