Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

Bupati Jepara Kini Tak Leluasa Lagi Bagi-bagi Bantuan saat Tarling



   /  @ 10:52:31  /  14 Juni 2016

    Print       Email
Bupati Jepara Marzuqi saat memberikan sambutan ketika tarling di salah satu masjid di Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bupati Jepara Marzuqi saat memberikan sambutan ketika tarling di salah satu masjid di Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

     MuriaNewsCom, Jepara – Jika dulu hampir setiap kali Bupati Jepara memberi bantuan berupa hibah kepada yayasan atau masjid yang disinggahi untuk tawarih keliling (tarling), kini hal itu tidak bisa lagi dilakukan karena terganjal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 tahun 2016.

Hal itu disampaikan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dalam beberapa kesempatan saat menggelar tarling di beberapa masjid di Jepara, salah satunya di Masjid Baiturrohim Desa Brantaksekarjati, Kecamatan Welahan.Dalam sambutanya usai salat tarawih, Marzuqi meminta maaf kepada masyarakat yang tidak dapat mencairkan bantuan hibah yang sudah mengajukan ke pemkab, dikarenakan terganjal beberapa syarat untuk mengajukan bantuan hibah tersebut.

“Untuk bantuan hibah bagi lembaga/yayasan /organisasi masyarakat, sebelumnya kita memakai dasar Permendagri Nomor 32 Tahun 2014, di mana pemberian hibah bisa diberikan, akan tetapi tidak bisa diberikan terus menerus kepada lembaga/organisasi, baik musala atau masjid,” ujar Marzuqi.

Aturan tersebut berubah lagi dengan aturan yang baru UU Nomor 32 tahun 2014 yang isinya bahwa organisasi kemasyarakatan/yayasan /lembaga yang bisa menerima hibah harus sudah mempunyai sertifikat yang berbadan hukum Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya aturan tersebut, semua lembaga/organisasi ramai-ramai mencari sertifikat badan hukum Indonesia agar bisa mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan infrastuktur.

“Setelah mendapatkan sertifikat tersebut, banyak yang mengajukan hibah ke pemkab dan giliran hibah tinggal dicairkan, kita terbentur aturan baru lagi yaitu Permendagri Nomor 14 tahun 2016 yang isinya bahwa hibah bisa diberikan kepada organisasi masyarakat/lembaga jika telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling sedikitnya ada tiga tahun,” terangnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, banyaknya aturan yang selalu berganti ini mengakibatkan banyak masyarakat resah untuk mengajukan permohonan hibah dikarenakan keluarnya Permendagri Nomor 14 tahun 2016, sehingga hal ini Pemerintah Kabupaten Jepara mengadakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mendapatkan solusi atas pengajuan hibah dari masyarakat tanpa menunggu lama dana tersebut bisa dicairkan.Diharapkan juga, musala dan masjid sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Kosek Kos-kosan dan Penginapan, 9 Pasangan Mesum di Grobogan Terjaring

Selengkapnya →