Loading...
You are here:  Home  >  Hukum & Kriminal  >  Artikel ini

Kejaksaan Tinggi Jateng Tiba-tiba Datangi Kantor Pemkab Kudus



Reporter:    /  @ 22:30:24  /  13 Juni 2016

    Print       Email
bupat ei

 Sosialisasi kerja TP4D dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, di kantor Bupati Kudus, Senin (13/6/2016). (MuriaNewsCom / Edy Sutriyono)

 

 

MuriaNewsCom, Kudus – Gerah dengan kasus korupsi yang kerap melanda jajaran pemerintah di sejumlah daerah. Kudus rupanya berupaya mencari solusi agar hal itu tidak terjadi di wilayahnya.

Kejaksaan Tinggi Jateng mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk dikenalkan dan diberi pendampingan oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Hal itu terlihat dari sosialisasi TP4D yang diikuti pejabat hingga kontraktor rekanan Pemkab Kudus, yang digelar di komplek Setda Kudus, Senin (13/6/2016). Sosialisasi ini diharapkan bisa memperjelas tugas dan kewenangan TP4D tingkat kabupaten, yang akan melakukan pendampingan kepada bupati dan jajarannya.

Dengan pendampingan dari TP4D ini, penyerapan anggaran dan penggunaann dana untuk proyek pembangunan bisa sesuai dengan aturan. Sehingga penyelewengan atau korupsi bisa ditekan.

Bupati Kudus Musthofa menyebut, arahan dan pendampingan dari TP4D sangat diperlukan. Sehingga pemerintah daerah, bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Ia berharap dengan sosialisasi ini, ke depannya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.

” TP4D yang di dalamnya terdapat kejaksaan ini bisa membina kita, membimbing kita, serta mengarahkan kita bagaimana dalam penggunaan anggaran bisa sesuai dengan aturan. Sehingga tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh SKPD itu,” paparnya.

Pihaknya juga mengklaim bahwa dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah, hanya kabupaten Kudus yang sudah menggelar sosialisasi seperti ini. Apalagi sosialsiasi ini juga tak hanya diikuti jajaran pemerintah daerah saja, tetapi juga kepolisian dan pihak rekanaan.

“Sehingga mereka juga akan paham, bagaimana caranya menggunakan anggaran yang baik dan benar. Supaya ke depannya bisa menuju Kudus yang sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris TP4D Kejati Jateng, Wiranto menyebut, pendampingan yang dilakukan merupakan langkah untuk membuat pemda menggunakan anggaran sesuai aturan. Sehingga pendampingan yang dilakukan bukan termasuk pada pendampingan pejabat yang terlibat korupsi.

“Kalau mereka salah dan menyalahgunakan anggaran, ya tetap ditindak. Akan tetapi sebelum mereka salah, maka kami sebagai TP4D wajib untuk menegurnya dan meluruskannya,” kata Wiranto.

Kajari Kudus Hasran HS mengatakan, adanya TP4D itu tidak untuk ditakuti. Namun TP4D itu merupakan mitra kerja, mitra untuk saling berkoordinasi supaya kinerja pemerintah bisa sesuai aturan, dan sesuai hukum yang ada.

“Yang penting kita saling koordinasi. Namun koordinasi itu bukan untuk kong kalikong. Akan tetapi koordiansi itu meruapakan konsultasi supaya bisa taat hukum, dan aturan saat menjalankan program pembangunan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Aset Milik Telkomsel Dilelang CIMB Niaga, Pemenang Lelang Layangkan Somasi

Selengkapnya →