Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Anggota MPR RI Ali Mahir Tekankan soal Pentingnya Pembangunan Jangka Panjang



Reporter:    /  @ 20:10:34  /  12 Juni 2016

    Print       Email
Jpeg

Anggota MPR RI Ali Mahir menyosialisasikan empat pilar NKRI dalam pertemuan yang digelar di Balai Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kudus, Minggu (12/6/2016). MuriaNewsCom (Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota MPR RI Ali Mahir melakukan dengar pendapat, di Balai Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kudus, Minggu (12/6/2016).

Tema yang diambil adalah soal reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan sistem Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ali Mahir mengatakan bahwa sebagaimana diketahui, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.

Kewenangan menyusun GBHN ditiadakan dan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya. ’Yang semula berpedoman GBHN, diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) selama 20 tahun, yang perencanaanbta merupakan wewenang bersama DPR dan Presiden,” katanya.

Dia menjelaskan, pentingnya perencanaan pembangunan nasional model GBHN, bukanlah guna menghidupkan orde baru. Namun lebih melihat pada jangka panjang, berkesinambungan, dan konsisten serta terintegrasi.

Menurutnya, GBHN tidak dapat disetarakan dengan visi misi Presiden. Justru Presiden yang menjajarkan GBHN yang disusun MPR, sebagai wujud kedaulatan rakyat Indonesia. ”GBHN merupakan visi misi rakyat Indonesia, yang kemudian dijalankan oleh Presiden,” ujarnya.

Selain sosialisasi, juga digelar dengar pendapat dengan hadirin yang ada. Salah seorang peserta yang hadir dalam kesempatan itu, Sujarwo, mengungkapkan bahwa sebenarnya sekarang sudah jarang yang hafal Pancasila.

”Sebab kebanyakan yang dihafal hanya sila pertama saja. Bahkan kalaupun ada yang hafal, itupun kebalik silanya. Hal itu perlu menjadi catatan agar dapat dimasukkan dalam pembahasan,” kata pria yang juga anggota Komisi A DPRD Kudus tersebut.

Oleh Ali Mahir, pertanyaan itu dijawab dengan kesepakatan, bahwa memang benar jika fenomena tidak hafal Pancasila itu terjadi sekarang ini. ”Penurunan pemahaman dan hafalan Pancasila jelas berbeda dulu dengan sekarang. Untuk itulah dilakukan dengar pendapat terkait hal tersebut. Kami sebagai anggota MPR juga memiliki tugas memaparkan empat pilar. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhineka Tunggal ika,” terangnya.

editor: Merie

 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Kosek Kos-kosan dan Penginapan, 9 Pasangan Mesum di Grobogan Terjaring

Selengkapnya →