Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Pati  >  Artikel ini

Putusan Hakim PTTUN Terkait Pabrik Indocement di Pati Diklaim Pengaruhi Iklim Investasi Nasional



Reporter:    /  @ 11:30:06  /  9 Juni 2016

    Print       Email

 

kendeng

Ibu-ibu warga JMPPK menggelar doa bersama di PTTUN Surabaya, tak lama ini, menuntut agar majelis hakim menguatkan putusan PTUN Semarang. (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Pati – Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera (PTTUN) Surabaya terkait dengan pendirian pabrik semen di Pati yang dilakukan PT Sahabat Mulia sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk diklaim akan memengaruhi iklim investasi nasional. Hal itu dikatakan praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, Kamis (9/6/2016).

“Kami ingatkan agar PTTUN Surabaya bisa memutus kasus terkait investasi industri semen di Pati dengan adil bagi investor dan masyarakat luas. Sebab, keputusan itu akan mempertaruhkan eksistensi tata aturan investasi yang sudah dijalankan dengan baku dan hak rakyat atas kemajuan ekonomi,” ujar Abdul kepada MuriaNewsCom.

Bahkan, aktifis HAM ini juga menyebut, kualitas putusan hakim PTTUN nantinya memberikan peluang bagi keberhasilan atau kegagalan rencana besar pembangunan infrastruktur Indonesia yang saat ini gencar digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia berharap putusan parsial hakim PTUN Semarang bisa diperbaiki hakim PTTUN Surabaya.

“Semua warga negara punya hak untuk memperoleh kemajuan ekonomi. Bila aturan hukum investasi diabaikan, itu akan memengaruhi iklim investasi di Pati, bahkan secara nasional,” tuturnya.

Abdul sendiri memastikan bila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari PT Indocement sudah disusun sesuai dengan kaidah hukum, keilmuan, dan fakta lapangan. Pemerintah diakui sudah melibatkan banyak ahli multidisipliner untuk menyusun Amdal dari banyak diskusi, riset, sosialisasi, hingga konsultasi publik dengan proses yang cukup panjang.

“Butuh waktu empat tahun bagi pemerintah dan sidang Amdal untuk menghasilkan dokumen Amdal hingga akhirnya izin lingkungan diterbitkan Bupati Pati. Di sana, tidak ada pelanggaran tata ruang. Begitu juga dengan Keterwakilan masyarakat dalam keputusan izin lingkungan pembangunan pabrik semen, serta penambangan batu gamping dan batu lempung di Pati yang dilakukan PT SMS,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno menuding bila proses sidang Amdal sarat dengan rekayasa. Ia yakin, bila dokumen Amdal dibaca oleh hakim yang bersertifikasi lingkungan, maka majelis hakim bakal menguatkan putusan PTTUN Semarang.

“Kami berharap, majelis hakim PTTUN Surabaya bersertifikasi lingkungan dan mengenal kondisi wilayah pegunungan Kendeng Utara yang akan ditambang. Kelestarian alam pegunungan Kendeng mesti dijaga untuk keberlangsungan hidup dan terjaganya ekosistem,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Positif  Sakit Jiwa, Pembunuh Ibu Kandung di Kudus Dibawa ke RSJ

Selengkapnya →